Arah pengembangan pembangkit listrik Indonesia mulai menunjukkan perubahan yang cukup jelas. Tenaga surya atau PLTS kini mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dalam rencana penambahan kapasitas pembangkit dibandingkan sebelumnya, sementara tenaga air atau PLTA tetap menjadi bagian penting tetapi bukan lagi satu-satunya andalan energi terbarukan.
Dalam RUPTL PLN 2025–2034, pemerintah menetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, sekitar 52,9 GW atau 76% berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
Yang menarik adalah komposisinya. Tambahan PLTS direncanakan mencapai 17,1 GW, lebih tinggi daripada tambahan PLTA sebesar 11,7 GW. Selain itu terdapat PLTB 7,2 GW, PLTP 5,2 GW dan storage sekitar 10,3 GW. Nilai investasi yang berpotensi terbuka dari RUPTL tersebut mencapai sekitar Rp2.133,7 triliun.
Perubahan ini semakin terlihat setelah pemerintah mendorong program PLTS 100 GW. Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026 meluncurkan program tersebut yang diawali dengan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp.
Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa tahap awal program PLTS 100 GW akan dipercepat dengan pembangunan sekitar 17 GW yang didukung sistem penyimpanan energi. Artinya, pembahasan energi surya sekarang mulai bergerak dari sekadar potensi menjadi pembangunan proyek dalam skala besar.
Perkembangan ini juga membuka cerita baru di Kepulauan Riau. Batam dan Bintan memiliki posisi geografis yang sangat dekat dengan Singapura, sehingga pembangunan pembangkit energi hijau di wilayah tersebut mempunyai nilai strategis yang berbeda dibandingkan proyek PLTS yang hanya ditujukan untuk pasar domestik.
Pemerintah Indonesia dan Singapura sejak 2023 sudah membangun kerangka kerja sama untuk perdagangan listrik rendah karbon. Pada September 2023, Singapura memberikan conditional approval kepada lima proyek dari Indonesia dengan total kapasitas 2 GW.
Di dalamnya terdapat Pacific Medco Solar sebesar 600 MW dan Adaro Solar International sebesar 400 MW. Pacific Medco merupakan konsorsium yang melibatkan Medco Power dan Gallant Venture, perusahaan yang terafiliasi dengan Salim Group, sedangkan Adaro Solar berasal dari grup Adaro.
Perkembangannya tidak berhenti di 2023. Pada 2024, lima proyek tersebut naik ke tahap conditional licence setelah menyelesaikan berbagai studi, termasuk survei kelautan dan studi kelayakan. Singapura menyebut proyek-proyek tersebut menargetkan operasi komersial mulai 2028.
Bahkan hingga Agustus 2026, Singapura sudah memberikan conditional approvals kepada 13 proyek impor listrik rendah karbon dari berbagai negara dengan total 9,25 GW. Enam proyek dari Indonesia telah mencapai tahap conditional licence.
Target Singapura sendiri kini semakin besar. Negara tersebut menargetkan impor sekitar 6 GW listrik rendah karbon dari kawasan regional pada 2035, atau sekitar sepertiga kebutuhan energinya pada saat itu.
Di sinilah perkembangan Batam dan Bintan menjadi menarik. Pemerintah Indonesia tidak lagi melihat ekspor listrik hijau hanya sebagai kegiatan menjual listrik ke Singapura, tetapi juga sebagai cara menarik industri teknologi dan pusat data ke kawasan Kepulauan Riau.
Kementerian ESDM menyebut kawasan Batam, Bintan dan Karimun atau BBK diproyeksikan menjadi hub industri teknologi yang memanfaatkan ketersediaan energi hijau. Investasi BBK sendiri mencapai sekitar US$5,7 miliar pada 2025.
Kebutuhan listrik kawasan ini juga mulai meningkat karena masuknya industri digital. PLN Batam pada April 2026 menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan DayOne dengan kapasitas mencapai 511 MVA untuk mendukung pengembangan data center.
Lebih besar lagi, Firmus Technologies yang didukung Nvidia berencana membangun kampus AI Factory di Batam dengan kapasitas sekitar 360 MW dan target operasi pada kuartal pertama 2027. Perkembangan seperti ini membuat kebutuhan listrik yang stabil dan semakin rendah emisi menjadi semakin penting bagi Batam.
Perusahaan lokal juga mulai mengambil posisi. Salah satu contoh paling nyata adalah PT Arkora Hydro Tbk atau ARKO yang sebelumnya dikenal sebagai pengembang pembangkit listrik tenaga air, tetapi pada 2026 mulai memperbesar portofolio energi suryanya.
Pada Agustus 2026, ARKO mengakuisisi 100% PT Endorshine Energy Solutions, perusahaan yang memiliki PLTS di Batam dan Bintan. Dua fasilitas tersebut memiliki kapasitas sekitar 21,3 MWp, terdiri dari 11,05 MWp di Batam dan 10,27 MWp di Bintan.
Setelah akuisisi tersebut, ARKO kembali menambah tiga proyek PLTS melalui perjanjian operational lease dengan Batamindo Investment Cakrawala, Bintan Inti Industrial Estate dan Bintan Resort Cakrawala.
Ketiga proyek baru tersebut mempunyai total kapasitas 34 MWp dan dilengkapi Battery Energy Storage System atau BESS sebesar 28,3 MWh. Dengan demikian, ARKO tidak hanya masuk ke bisnis pembangkit surya, tetapi juga mulai menggunakan kombinasi PLTS dan storage untuk menjawab persoalan intermitensi tenaga surya.
Perkembangan ARKO bahkan berlanjut pada September 2026. Anak usaha ARKO memperoleh fasilitas pembiayaan maksimum US$9,8 juta atau sekitar Rp174,57 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membiayai proyek PLTS di Batam yang sudah beroperasi secara komersial.
Sebelumnya, pada Juli 2026 ARKO juga mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Indonesia Infrastructure Finance dengan nilai maksimum Rp450 miliar. IIF juga memberikan guarantee facility hingga Rp645 miliar untuk mendukung penerbitan Sustainable Green Ijarah Sukuk I 2026 milik ARKO.
Hal tersebut memperlihatkan bagaimana bisnis PLTS mulai mendapatkan dukungan pembiayaan yang lebih serius. Bagi perusahaan pembangkit, akses pendanaan menjadi faktor penting karena proyek energi terbarukan membutuhkan investasi besar sebelum menghasilkan arus kas secara penuh.
Menariknya, ARKO juga menunjukkan bahwa pergeseran dari hidro ke surya tidak berarti bisnis PLTA akan ditinggalkan. Model yang mulai terbentuk justru lebih beragam, dengan perusahaan energi memiliki portofolio hidro, surya dan storage secara bersamaan.
Di sisi lain, proyek ekspor listrik ke Singapura memasuki babak baru setelah Danantara ditunjuk untuk memimpin implementasi perdagangan listrik lintas batas. Pada Juli 2026, Danantara melalui Danantara Investment Management menandatangani MoU dengan Keppel Electric dan Sembcorp Utilities untuk mengeksplorasi kerja sama pembelian listrik rendah karbon dari Indonesia.
Penunjukan Danantara juga membuat pembahasan mengenai harga listrik kembali menjadi perhatian. Sampai Juli 2026, pemerintah Indonesia dan Singapura masih melakukan negosiasi mengenai harga ekspor listrik dan belum mencapai kesepakatan final.
Ini menjadi bagian penting karena conditional approval yang diberikan sejak 2023 belum berarti seluruh proyek sudah mempunyai kontrak final dengan tarif ekspor yang pasti. Harga listrik, power purchase agreement, pembiayaan, pembangunan pembangkit dan kabel bawah laut masih menjadi bagian dari proses menuju financial close.
Dengan adanya Danantara, skema perdagangan listrik tersebut juga berpotensi berubah dari struktur awal yang lebih banyak menggunakan pendekatan business-to-business. Karena itu, angka harga listrik ekspor yang akhirnya disepakati menjadi salah satu data penting yang masih ditunggu pasar.
Potensi bisnisnya tidak hanya berada pada perusahaan pembangkit. Pengembangan PLTS membutuhkan panel surya, inverter, kabel, baterai, transmisi, engineering, konstruksi dan berbagai infrastruktur pendukung.
Karena itu, semakin banyak kelompok usaha besar yang mulai mengambil posisi dalam rantai energi baru terbarukan, mulai dari grup yang mempunyai bisnis energi, infrastruktur, kawasan industri hingga perusahaan teknologi. Nama-nama seperti Adaro, Medco, Salim Group dan TBS sudah mempunyai proyek terkait energi surya, sementara keterlibatan Grup Astra dan Hapsoro juga terlihat melalui ARKO.
TBS misalnya mengembangkan PLTS terapung Tembesi di Batam dengan kapasitas 46 MWp. Proyek tersebut ditargetkan beroperasi komersial pada 2026 dan menjadi bagian dari pengembangan bisnis energi terbarukan TBS.
Bagi investor, perkembangan ini membuat sektor PLTS lebih menarik untuk diperhatikan dalam perspektif jangka panjang. Namun yang perlu dilihat bukan hanya kapasitas megawatt yang diumumkan, tetapi juga siapa pembelinya, berapa harga listriknya, kapan proyek mencapai financial close, bagaimana struktur utangnya dan kapan pembangkit mulai menghasilkan arus kas.
Indonesia masih memiliki pekerjaan besar untuk mewujudkan target tersebut. Ekspor listrik ke Singapura masih membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan kesepakatan harga. Pemerintah sendiri menyebut ekspor listrik belum dapat dimulai pada 2026 karena pembangunan transmisi membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun.
Namun arah besarnya semakin terlihat. PLTS tidak lagi hanya menjadi proyek kecil atau pelengkap dalam bauran energi, tetapi mulai ditempatkan sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan kapasitas pembangkit baru.
Jika pembangunan PLTS, BESS, transmisi dan data center berjalan bersamaan, Batam dan Bintan berpotensi menjadi salah satu kawasan yang mempertemukan tiga kebutuhan sekaligus: energi hijau, industri digital dan akses ke pasar listrik Singapura.
Karena itu, perkembangan sektor ini layak diperhatikan bukan hanya dari sisi energi, tetapi juga dari sisi investasi, infrastruktur dan kebutuhan listrik industri teknologi yang akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan.